Implikasi Kinerja Good Governance, Alokasi Anggaran Pembangunan dan Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali.

Oleh : I Gde Surya Kurniawan
dibuat pada : 2018
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Ilmu Ekonomi

Kata Kunci :
kinerja good governance, alokasi anggaran, inklusifitas pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat

Abstrak :
Kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali tidak terlepas dari kontribusi angka IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali, kondisi IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali sampai dengan saat ini belum merata. Banyak faktor yang mempengaruhi ketidakmerataan capaian IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali tersebut, salah satunya adalah alokasi anggaran pada APBD masing-masing kabupaten/kota yang dijiwai oleh pelaksanaan good governance pada masing-masing kabupaten/kota. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali dan kabupaten/kota tergolong baik dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dibalik hal tersebut fenomena kesenjangan antar masyarakat semakin naik dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang baik tersebut belum secara maksimal dapat mengurangi jurang kesenjangan pendapatan dalam masyarakat atau belum dapat menciptakan suatu pertumbuhan yang inklusif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis: (1) Pengaruh kinerja good governance terhadap alokasi anggaran; (2) Pengaruh kinerja good governance dan alokasi anggaran terhadap inklusifitas pertumbuhan ekonomi; (3) Pengaruh kinerja good governance, alokasi anggaran dan inklusifitas pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat; (4) Pengaruh tidak langsung kinerja good governance terhadap inklusifitas pertumbuhan ekonomi melalui alokasi anggaran; (5) Pengaruh tidak langsung kinerja good governance terhadap kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran dan inklusifitas pertumbuhan ekonomi; (6) Pengaruh tidak langsung alokasi anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat melalui inklusifitas pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilaksanakan pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Analisis data dilakukan dengan metode SEM-PLS. Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa: (1) Kinerja good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi anggaran; (2) Kinerja good governance dan alokasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusifitas pertumbuhan ekonomi; (3) Kinerja good governance, alokasi anggaran dan inklusifitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat; (4) Kinerja good governace berpengaruh signifikan terhadap inklusifitas pertumbuhan ekonomi melalui alokasi anggaran; (8) Kinerja good governance berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran dan inklusifitas pertumbuhan ekonomi; (9) Alokasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyakarat melalui inklusifitas pertumbuhan ekonomi . Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali lebih memfokuskan pelaksanaan indikator-indikator dari kinerja good governance tersebut dalam proses pengalokasian anggaran, diantaranya bagi pemerintah kabupaten/kota sudah memperoleh predikat LKPD dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian agar fokus untuk dapat mempertahankan predikat tersebut, sedangkan bagi yang belum agar dapat fokus untuk dapat meraih predikat WTP, usaha yang dilakukan antara lain yaitu: dengan melibatkan BPKP sebagai mitra kerja dalam proses pengalokasian anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, melaksanakan berbagai upaya peningkatan kompetensi aparatur yang terlibat dalam proses pengalokasian anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan tersebut sehingga alokasi anggaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, efektif, efisien dan pada akhirnya tersaji laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk meningkatkan indikator nilai LAKIP pemerintah daerah dapat melaksanakan berbagai inovasi terkait dengan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penerapan e-SAKIP, mengintensifkan pendampingan oleh tim dari KEMENPANRB sehingga tercapai LAKIP yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas penerapan kinerja good governance untuk dapat mewujudkan inklusifitas pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Difokuskan pada usaha untuk meningkatkan kualitas pencapaian kinerja sehingga sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan terutama untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan untuk mengurangi kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat serta meningkatkan jumlah angka melek huruf masyarakat. Pemerintah Daerah kiranya dapat mengatur mengenai teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah dengan peraturan daerah, diharapkan melalui pemberlakuan peraturan tersebut dapat memberikan informasi kinerja yang terukur dan dapat dilakukan perbaikan berkesinambungan bagi Aparatur Sipil Negara untuk selalu meningkatkan kinerjanya.. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali diharapkan untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, efektivitas pelaksanaan alokasi anggaran untuk mewujudkan inklusifitas pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, fokus untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan mengefektifkan alokasi anggaran terutama untuk sektor pembangunan manusia dan masyarakat dalam rangka mengurangi kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat dan meningkatkan angka melek huruf masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali diharapkan dapat meningkatkan inklusifitas pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan fokus kepada usaha untuk mengurangi kesenjangan tingkat pendapatan, dan meningkatkan angka melek huruf di masyarakat. Pemerintah daerah kiranya dapat meningkatkan inovasinya dalam merancang program untuk memberdayakan masyarakat dengan penghasilan rendah.

File :
Cover , Lembar Pengesahan , Daftar Isi, Abstrak, BAB I , BAB II , BAB III , BAB IV , BAB V , Daftar Pustaka , Halaman belakang lainnya